Fera Komalasari

Beranda » Pendidikan » MAKALAH KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

MAKALAH KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Arsip

Kategori

OUT LINE

  1. PENGERTIAN KTSP
  2. HAKIKAT KTSP
  3. MENGEMBANGKAN KTSP
  4. CARA MENYUSUN KTSP
  5. PEMBELAJARAN DEAN PENILAIAN BERBASIS KTSP
  6. MUATAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN DIRI
  1. 1.      PENGERTIAN KTSP

KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, social budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervise dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan di SD, SMP, SMA, dan SMK, serta Departemen yang menangani urusan pemerintahan dibidang agama untuk MI,MTs, MA, dan MAK.

  1. 2.      HAKIKAT KTSP
    1. A.    Konsep Dasar KTSP

KTSP disusunn dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1) dan 2) sebagai berikut:

  1.   Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.
  2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengna prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSP:

  • KTSP dikembangkan sesuai dengna kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta social budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
  • Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi dasar lulusan, dibawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.
  • KTSP untu setiap program studi dipergurun tinggi diembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
  1. B.     TUJUAN KTSP

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk:

  1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
  2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui keputusan bersama.
  3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.
  1. C.    Landasan Pengembangan KTSP

KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas
  • PP Nomor 19 Tahun 2005 Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  • Permendiknas No.22 Thaun 2006 tentang Standar Isi
  • Permendiknas  No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
  • Pjermendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23.
  1. D.    Karakteristik KTSP
    1. Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah dan Satuan Pendidikan

KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat.

  1. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua yang Tinggi

Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengenbangkan pogram-program yng dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Masyarakat dan orang tua menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai narasumber pada berbagai kegiatan sekolah untuk meningtkatkan kualitas pembelajaran.

  1. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional

Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulumu didukung oleh aadanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orng-orang yang memiliki kemampuan dan integritas professional. Kepala sekolah adalah menejer pendidikan professional yang direkrut komite sekolah utuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

  1.  Tim-Kerja yang kompak dan transparan

Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajarang didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembelajran. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerjasama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan sesuatu sekolah yang dapa tdibanggakan pleh semua pihak. Mereka tidak saling menunjukan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing berkontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Hal yang perlu diperhatikan:

  1. Sistem informasi yang jelas dan transparan
  2. Sistem penghargaan dan hukuman

E. Akankah KTSP mendongkrak Kualitas Pendidikan

 

Melalui KTSP , sekolah dan satuan pendidikan perlu dikembangkan menjadi lembaga yang diberi kewenagan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju, dan berkembang berdasarkan strategi kebijakan menejemen pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Persoalan yang muncul adalah apakah kondisi aktualo satuan pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia beserta sumberdayanya sudah memiliki kesiapan untuk mengembangkan dan melaksanakan KTSP yang akan mengubah pola dan seistem pengembangan kurikulum? Lantas, mampukah KTSP mendongkrak kulaits pendidikan? Dan masih banyak persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan penerapan KTSP.

Sehubngan dengan itu, agar pengembangan dan penerapan KTSP mampu mendongkrak kualitas pendidikan, perlu didukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah yang menyangkut aspek-aspek berikut:

  1. 1.      Iklim pembelajaran yang kondusif

Pengembangan KTSP perlu didukung oleh iklim pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya suasana yang aman, nyaman dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengna tenang dan menyenangkan. Iklim yang demikian akan mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan bermakna; yang lebih menekankan pada belajar mengetahui (learnign to know), belajar berkarya (learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be) dan belajar hidup bersama secara harmonis (learning to live together). Suasana tersebut akan memupuk tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan dikalanagna warga sekolah, bersifat adaktif dan proaktif serta memilikii jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, dan berani mengambil resiko), tidak saja bagi peserta didik, tetapi juga guru dan pimpinannya. Untuk kepentingan tersebut, sukses KTSP perlu didukung oleh ahli kurikulum, dilengkapi oleh sarana dan prasarana pembelajaran, serta diperkaya oleh sumber-sumbel belajar yang memadai.

  1. 2.      Otonomi sekolah dan satuan pendidikan

Dalam pengembangan kurikulum sentralisasi, sekolah dan satuan pendidikan sebagai pelaksana kurikulum, hampir tidak pernah diberi kewenangnan untuk memnentukan kut\rikulum atau sistem evaluasi pembelajaran sesuai dengna kondisi dan kebutuhan peserta didik secara aktual. Sekolah hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum dari pusat, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Dalam KTSP, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya disentralisasikan disekolah dan satuan pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini BSNP, Depdiknas dan Depag hanya menetapkan standar nasional, yang mengembangkannya diserahkan kepada madrasah atau sekolah. Dengan demikian desentralisasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya merupakan prasyarat untuk mengimplementasikan KTSP.

  1. 3.      Kewajiban sekolah dan satuan pendidikan

KTSP yang menawarkan keleluasan dalam pengembangan kurikulum, memiliki potensi besar dalam menciptakan kepala sekolah/ madrasah, guru dan pengelola satuan pendidikan secara profesional. Oleh karena it, pelaksanaan KTSP perku disetai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian sekolah dan satuan pendidikan dituntut mampu mengembangkan kurikulum dan mengelola sumberdaya secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab baik terhadap masyarakat maupunn pmerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan dan kualitas terhadap peserta didik.

  1. 4.      Kepemimpinan Sekolah yang Demokratis dan Profesional

Pelaksanaan KTSP memerlukan sosok kepala sekolah/madrasah yang memiliki kemampuan menejerial yang tinggi, serta demokratis dalam proses pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Pada mumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai “maanajer profesional”, karena sistem pengangkatan selama ini tidak didasarkan pada kemampuan  atau pendidikan profesioanal, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru. Hal ini disinyalir pula oleh laporan Bank Dunia (1999), bahwa salah satu penyebab semakin menurunnya mutu pendidikan persekolahan di Indonesia adalah “kurang profesionalnya” para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan ditingkat lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan KTSP memerlukan perubahan sistem pengankatan kepala sekolah/madrasah dari pengangkatan kiarena pengangkatan atau pengalaman kerja sebagai guru kepada pengangkatan berdasarkan kemampuan dan keterampilan secara profesional.

Dalam KTSP, kepala sekolah dan guru merupakan “the key person” keberhasilan pelaksanaan “pembelajaran”. Ia adlah orang yang diberi tanggung jawab untukmengembangkan dan melaksanakan kurikulum untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas sesuai visi, misi dan tujuan sekolah. Oleh karena itu, dalam implementasi KTSP, kepala sekolah dituntut untuk memilikii visi dan wawasan yang luas tentang pembelajaran yang efektif serta kemempuan profesional yang memadai dalam bidang perencanaan, kepemimpinan, manajerial dan supervisi pendidikan. Ia juga harus memiliiki kemampuan untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan kurikulum.

  1. 5.      Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua

Secara historis sekolah merupakan sistem pendidikan yang berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap eksistensinya. Namun dalam perkembangan berikutnya, terutama sekolah yang dikellola oleh pemerintah (negeri) seolah-olah berada diluar masyarakat dan orang tua. Sehingga partisipasi mereka menjadi pudar.

Dalam pengembangan KTSP, partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orangtua dlam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program sekolah/madrsah perlu dibangkitkan kembali. Wujud keterlibatan, bukan hanya dalam bantuan finansial , tetapi lebih dari itu, dalam pemikiran-pemikiran untuk penignkatan kualitas pembelajaran. Masyarakat dan orang tua harus disadarkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang perlu didukung oleh semua pihak. Prestasi keberhasilan sekolah harus menjadi kebanggaan masyarakat dan lingkungannya. Ini berarti, pelaksanaan KTSP memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan pendidikan disekolah. Masalahnya, siapa yang harus mengembangkan partisipasi orangtua dan masyarakat? jawaban praktisnya adalah bahwa pihak sekolah dalam hali ini kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang lain, harus menggunakan berbagai strategi dan daya untuk mendorong masyarakat dan orang tua menjadi bagian integral dari sistem sekolah, beserta seluruh kegiatannya.

  1. 6.      Menghidupkan serta meluruskan KKG dan MGMP

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPG) atau Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan organisasi guru, yang pada saat ini keberadannya pada sebagian sekolah dan satuan pendidikan sudah mati suri. Dikatakan demikian, karena kebanyakan organisaasi tersebut pada saat ini tidak memiliki dan tidak melakukan program kerja sesuai dengan tujuan awalnya. Tujuan MGMP dan KKG terutama adakah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kegiatan organisaasi tersebut banyak yang perlu diluruskan. Misalnya organisasi tersebut hanya digunakan sebagai ajang arisan, bahkan tidak sedikit yang menggunakan organisasi tersebut hanya untuk membicarakan jadwal less bagi peserta didik menjelang ujian.

Oleh karena itu, dalam rangkan menignkatkan kualitas penidikan dinegeri ini dapat dilakukan dengna menghidupkan dan meluruskan MGMP dan KKG. Bagi yang hampir mati suri karena tidak ada kegiatan, perlu dihidupkan kembal, sementara bagi yang menghidupkan kegiatan tetapi melenceng atau diluar rel perlu diluruskan dan diingatkan agar kembali kejalan yang lurus. Yakni upaya meningkatkan kualitas pendidikan tanpa merugikan peserta didik  atau kelompok lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru pada sekolah-sekolah dewasa ini umumnya sudah cukup memadai, tetapi suasana belajar belum cukup kondusif akibat metode mengajar guru yang kurang bervariasi. Persoalan tersebut dapat diatsi melalui MGMP, trmasuk cara mengembangkan KTSP dan komponen-komponen lainnya, serta mencari alternatif pembelajaran yang tepat dan menemukan berbagai variasi metode, dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

  1. 7.      Kemandirian guru

Disamping mengikuti MGMP dan KKG untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah dalam pembelajaran, dalam KTSP guru juga harus mampu bekerja mandiri untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran. Hal ini penting agar ia benar-benar menjadi guru yang mampu diggugu dan ditiru. Sehingga tidak saja mampu emngembangkan KTSP tetapi juga melaksanakannya dalam pembelajaran secara efektif dan meyenangkan.

F. Asumsi yang Mendasari KTSP

Seperti telah diuraikan pada bahasan diatas, bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan) pada satuan pendidikan, disekolah dan daerah masing-masing.

Mengingata bahwa penyusunan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan, sekolah dan daerah masing-masing, diasumsikan bahwa guru kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan akan sangant bersahabat dengan kurikulum tersebut. Diasumsikan demikian, karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penyusunannya, dan mereka (guru) yang akan melaksanakannya dalam proses pembelajaran dikelas, sehingga memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan didaerah masing-masing. Mereka pula yang akan melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang dilakukannya, sehingga keberkasilan pembelajaran merupakan tanggungjawab guru secara profesional.

Keterlibatan guru, kepala sekolah, masyarakat yang tergabung dlaam komite sekolah dan dewan pendidikan dalam pengambilan keputusan akan mengembangkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap kurikulum, sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada seefisien mungin untuk mencapai hasil yang optimal. Konsep ini didasarkan pda Self Determination Theory yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan, maka akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan tersebut.

MENGEMBANGKAN KTSP

BAGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Konteks Pendidikan

Kebangkitan Islam, Clean and Good Governance, Otonomi Daerah, Millenium Gols 2015 (Globalisasi), Demokratisasi, Pembangunan Berkelanjutan, Perkembangan IPTEKS, serta Ekonomi Berbasis Spiritual, Moral, dan Intelektual.

 

KURIKULUM NASIONAL

STANDAR KOMPETENSI

  • SKL
  • SK-SMP
  • SK-MP
  • KD

STANDAR ISI

  • KERANGKA DASAR
  • STRUKTUR KURIKULUM
  • BEBAN BELAJAR
  • KALENDER PENDIDIKAN

KURIKULUM AKTUAL PROSES PEMBELAJARAN

 

  1. Pengembangan Kurikulum
  2. Pengembangan Kurikulum Tingkat Nasionnal

Dalam kaitannya dengan KTSP, pengembangan kurikulum tingkat nasional dilakukan dalam rangka mengembangkan Standar Nasional Pendidikan, yang pada saat ini mencakup Standar Kompetensi Nasional (SKL) dan Standar Isi (SI) untuk setiap satuan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan, terutama pada jalur pendidikan sekolah.

  1. Pengambangan KTSP
  2. Menganalisis, dan mengambangkan standar kompetensi kelulusan (SKL), dan Standar Isi (SI).
  3. Merumuskan visi dan misi, serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
  4. Berdasarkan SKL, standar isi, visi, dan misi, serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas selanjutnya dikembangkan bidang studi-bidang studi yang akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut.
  5. Mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan (guru dan non guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dengan berpedoman pada standar tenaga kependidikan yang ditetapkan BSNP.
  6. Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk member kemudahan belajar, sesui dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan BSNP.
  1. Pengembangan silabus
  2. Mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan setiap bidang studi.
  3. Mengembangkan kompetensi dasar dan materi standar yang diperlukan dalam pembelajaran.
  4. Mendeskripsikan kompetensi dasar serta mengelompokkannya sesuai dengan ruang lingkup dan urutannya.
  5. Mengembanngkan indicator untuk setiap kompetensi serta criteria pencapaiannya, dan mengelompokkannya sesuai dengan ranah pengetahuan, pemahaman, kemampuan (keterampilan), nilai, dan sikap.
  6. Mengembangkan instrument penilaian yang sesuai dengan indicator pencapaian kompetensi.
  1. Pengembangan RPP
  2. Kurikulum Aktual (Pelaksanaan Pembelajaran)
  3. Prinsip Pengembangan KTSP
  4. Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
  5. Beragam dan terpadu
  6. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
  7. Relevan dengan kebutuhan
  8. Menyeluruh dan berkesinambungan
  9. Belajar sepanjang hayat
  10. Seimbang antara kepentingan global, nasional dan local

CARA MENYUSUN KTSP

            KTSP harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi,dan cirri khas satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya penyusunan KTSP mencakup komponen sebagai berikut : Pengembangan visi dan misi, Perumusan tujuan pendidikan satuan pendidikan, Analisis konteks (untuk memotret kondisi, dan cirri khas satuan pendidikan), Pengembangan struktur dan muatan KTSP, Pengembangan kalender pendidikan, Pengembangan silabus, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

  1. Proses Menyusun KTSP

Proses penyusunan KTSP perlu diawali dengan melakukan analisis konteks terhadap hal-hal sebagai berikut.

  • Analisis potensi, kekuatan, dan kelemahan yang ada di sekolah dan satuan pendidikan, baik yang berkaitan dengan peserta didik, guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi, sarana prasarana, serta pembiayaan, dan program-program yang ada di sekolah.
  • Analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang bersumber dari komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi dunia industri dan dunia kerja, serta sumber daya alam dan social budaya.
  • Mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya ada tujuh langkah yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan KTSP.

  1. Menentukan focus atau kompetensi dasar,
  2. Menentukan variable atau indicator,
  3. Menentukan standar,
  4. Membandingkan standar dan kompetensi,
  5. Menentukan kesenjangan yang terjadi,
  6. Merencanakan target untuk mencapai standar, dan
  7. Merumuskan cara-cara dan program untuk mencapai target.
  1. Mengembangkan Komponen KTSP

Dalam garus besarnya KTSP memiliki enam komponen penting sebagai berikut.

  • Visi dan misi
  • Tujuan pendidikan satuan pendidikan
  • Menyusun kalender pendidikan
  • Struktur muatan KTSP
  • Silabus
  • RPP
  1. Visi dan Misi Satuan Pendidikan

Dalam menetapkan visi dan misi satuan pendidikan, kepala sekolah harus terlebih dahulu memahami visi itu sendiri. Oleh karena itu, tugas utama kepala sekolah adalah menyisihkan waktunya agar dapat mengkomunikasikan visi tersebut ke seluruh jajaran dan tingkat manajemen.

Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah.

  1. Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan

Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus menyusun program peningkatan mutu yang mencakup tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai, untuk program jangka pendek maupun program jangka panjang (strategis).

Tujuan pendidikan satuan pendidikan merupakan acuan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

  1. Menyusun Kalender Pendidikan

Dalam rangka pengembangan KTSP setiap satuan pendidikan harus menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar isi.

Dalam penyusunan kalender pendidikan, pengembang kurikulum harus mampu menghitung jam belajar efektif untuk membentuk kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Penyusunan kaender pendidikan selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektifitas, dan hak-hak peserta didik.

  1. Struktur Muatan KTSP

Struktur KTSP ialah sebagai berikut :

  1. Mata pelajaran

Mata pelajaran dan alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan bisa dilihat dalam struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi.

  1. Muatan local

Muatan local adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

  1. Kegiatan pengembangan diri

Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

  1. Pengaturan beban belajar

Beban belajar dalam system paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan, SD, SMP, SMA sederajat yang masih dalam tingkat kategori standar.

Beban belajar Sistem Kredit Semester (SKS) dapat juga digunakan oleh SD,SMP,SMA sederajat yang berkatagori mandiri dan juga standar.

  1. Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan

Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BNSP.

  1. Pendidikan kecakapan hidup

Kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan social, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

  1. Pendidikan berbasis keunggulan local dan global

Kurikulum untuk semua satuan tingkat pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan local dan global. Pendidikan ini merupakan bagian dari semua mata pelajaran yang dapat diperoleh oleh peserta didik selama menempuh jenjang pendidikannya.

  1. Silabus

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indicator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.

  1. RPP

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

  1. Mekanisme Penyusunan KTSP
    1. Pembentukan tim kerja

Tim pengembang KTSP terdiri dari guru, kepala sekolah, guru pembimbing, komite sekolah, orang tua serta peserta didik.

  1. Penyusunan draft

Setelah tim terbentuk, selanjutnya mengembangkan draft KTSP yang lengkap mulai dari perumusan visi dan misi sampai dengan RPP.

  1. Refisi dan finalisasi

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Dan kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja yang dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru.

  1. Pengesahan KTSP

Dokumen KTSP SD, SMP, SMA dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten atau kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

Dokumen KTSP MI, MTs, MA dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah serta diketahui oleh komite madrasah dan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Dokumen KTSP SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN BERBASIS KTSP

 

Pembelajaran dan penilaian adalah operasionalisasi konsep KTSP yang masih bersifat tertulis menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajara.

Pembelajaran berbasis KTSP sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

  1. Karakteristik KTSP
  2. Strategi pembelajran
  3. Karekteristik pengguna kurikulum
  1. A.    Pengembangan Program

Pengembangan KTSP meliputi pengembangan program tahunan, program semester, program pokok bahasan, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling.

a)      Program Tahunan

Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajran yang bersangkutan.

b)      Program Semester

Program semester berisikan garis-gars besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut.

c)      Program Mingguan dan Harian

Program ini merupakan penjabaran dari program semester dan program modul.

d)     Program Pengayaan dan Remedial

Program ini merupakan pelegkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian.

  1. B.     Pelaksanaan Pembelajaran

Pada umumnya pelaksanaan pembelajran berbasis KTSP meliputi tiga hal; pre tes, pembentukan kompetensi, dan pos tes.

  1. 1.      Pre tes (tes awal)

Fungsi dilaksanakannya pre tes adalah;

  • Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar
  • Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik
  • Untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki peserta didik
  • Untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai
  1. 2.      Pembentukan Kompetensi

Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk ada peserta didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan.

  1. 3.      Post tes

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran maka diperlukan tes yang akan mengukur ketercapaian kompetensi dalam pembelajran dan tes itulah yang dinamakan pos tes. Pos tes memiliki banyak kegunaan diantaranya:

  • Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan
  • Utuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik
  • Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti program pengayaan dan remedial
  • Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang telah dilaksanakan.

 

  1. C.    Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes  kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, dan penilaian program.

1)      Penilaian Kelas

Penialain kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Ulangan harian dilakukan minimal tiga kali dalam setiap semester. Ulangan umum dilaksanakan secara bersamaan untuk kelas paralel, dan pada umumnya dilakukan ulangan umum bersama, baik tingkay rayon, kecamatan, ataupun tingkat kabupaten.  Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan.

2)      Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran.

3)      Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi

Pada akhir semester dan tahun pelajran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

4)      Penilaian Program

Penialain program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasioanal dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuiannya dengan tuntutan pekembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.

1.1. LOCAL CONTENT

A.Background
Indonesia is made up of various ethnic groups who have multicultural diversity (customs, manners, language, art, craft, skill areas, etc.) is characteristic of the enrich the values of the nation of Indonesia. Therefore diversity must be preserved and developed while maintaining the noble values of Indonesia through educational efforts. The introduction of environmental, social, and cultural
to students enabling them to better familiarize with its environment. The introduction and development of environmental through education directed to support quality improvement
human resources, and ultimately directed at improving ability learners.
Policies related to the inclusion of local content program Content Standards in Indonesia based on the fact that there diverse cultures. Schools where the education program executed are part of the community. Therefore, the education programs in schools need to provide a broad insight
on learners of specificity in their environment.
Content Standards which are all centrally organized may not be able
these include local content. So it is necessary to set eyes lessons based on local content.
B. Cornerstone
A. Law no. 22 of 1999 on Regional Governance
2. Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on
The National Education System Article 37 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2)
3. Indonesian Government Regulation No. 19 of 2005
on National Education Standards
C. Purpose
General Purpose
This guide may be a reference for the education unit SD / MI / SDLB,
SMP / MTs / SMPLB, SMA / MA / SMALB, and SMK / MAK in
Local Content development Subjects that will be implemented
at the level of the education is concerned.
Special Purpose
The course aims to provide local content provision
knowledge, skills and behaviors to students in order
they have a solid knowledge about the state of the environment and
community needs in accordance with applicable values prevailing in region and support the sustainability of regional development and
national development. More clearly so that learners can:
1. Recognize and become more familiar with the natural environment, social,
and culture,
2. Have the ability and skills provision as well as knowledge
the regions that are useful for themselves and the environment
society in general,
3. Have the attitude and behavior that is consistent with values
prevailing in the area, as well as preserving and
develop noble values of the local culture in order
support national development.
D. Understanding
The curriculum is a set of plans and arrangements regarding the purpose, content, and teaching materials and methods used as a guide organization of learning activities to achieve goals
certain education. SBC is the operational curriculum developed by and implemented in each educational unit. SBC consists of educational goals, level of the education, curriculum structure and unit level
education, educational calendar, and syllabus. Local charge is to develop curricular activities
competencies that are tailored to regional characteristics and potential, including the advantages, in that the material can not be grouped into the existing subjects. The substance of the charge of subjects
determined by the local education units, not limited to the eye literacy classes. Local content is part of the structure and content of the curriculum contained in the Content Standards in the curriculum of the educational unit. The existence of the subject is a form of local content providing education that is not centralized, in an effort to education in each region increases more
relevance to the circumstances and needs areas concerned. This is in line with efforts to improve the quality of education, so the existence of national support and local curriculum complement the national curriculum. Local content is a subject, so that the educational unit need to develop competencies and Competency Standards for Basic any type of local content is organized. Education units can be
organize a local content of subjects each semester. This means bahawa education units in one year can
held two subjects of local content
E. Scope
The scope of local content is as follows:
1. Scope of state and local requirements. Local circumstances is everything that there is a particular area which is basically related to the natural environment, socioeconomic environment, and
socio-cultural environment. Needs of the region is anything needed by people in an area, especially for
survival and increasing the level of community life, which is adjusted to the direction of regional development and potential areas concerned. Needs of the area for example the need to:
a. Preserve and develop the culture of the area.
b. Improve the capacity and skills in specific areas,
according to the state of the regional economy.
c. Improve the mastery of English for everyday purposes,
and support the empowerment of individuals in conducting
further learning (lifelong learning).
d. Enhance entrepreneurship skills.
2. The scope of the content / type of local content, can be: the local language, the english language, local arts, skills and local crafts, traditional
customs, and knowledge of various characteristics of the natural environment
around, and things that are deemed necessary by the regional concerned.

1.2. LESSON CONTENT OF LOCAL CURRENCY
The implementation of the school curriculum has implications for the conduct
KBM number of subjects, where almost all subjects had
has the Competence Standard and Basic Competency for each
lessons. As for the Subject which is the Local Content
curricular activities that should be taught in the classroom does not have a standard
The basis of competence and competence. This makes it an obstacle for
schools to implement the Local Content Subjects. Development
Basic standards of competence and competence in the subject content
Local is not an easy task, because they have prepared a variety of
thing to be able to develop Local Content Subjects
There are two patterns of Subject Local Content development in order
facing the implementation of the SBC. The pattern is:
A. LOCAL CONTENT DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH CONDITIONS
CURRENT SCHOOL

Step in the development of Local Content for the Subject schools that are not able to develop, step
These are:
1. Local Content Analysis of Subject in school. Whether
still viable and relevant Local Content Subjects applied in
School?
2. If the Local Content Subjects who applied at the school
still fit for use the next activity is to change
Subject to the Local Content
3. When the Subject Local Content that is no longer feasible to
applied, then the school can use the Subject Content
From other local schools or continue to use the Lesson
Local Content offered by the Department or developed
local content is more appropriate.
B. LOCAL CONTENT DEVELOPMENT IN SBC
1. Process Development
Subjects of local content development is fully addressed by schools and school committees that require
professionally in planning, managing, and implement them. Thus in addition to supporting
regional development and national development, planning, management, as well as attention to the implementation of local content balance the level of the education curriculum. Professional handling of local content are the sole responsible stakeholders and the school committee schools.
Local Content Development Subjects by the school and the committee school can be done by following these steps:

a.Identify state and local needs
b. Determine the function and composition or the composition of local content
c. Identifying local content study materials
d. Determining Subject Local Content
e. Develop and Competency Basic Competency Standards and
syllabus, with reference to the Content Standards set by BSNP
Further described as follows:
a. Identify state and local needs.
This activity is carried out to examine and assess various circumstances and needs of the region concerned. The data can be obtained from the various parties involved in the concerned as Government / Bappeda, vertically related agencies, Universities, and business / industry. Local circumstances as mentioned above can be viewed from areas of potential
concerned which include social, economic, cultural, and natural wealth. Local needs can be determined among other from:
1) the relevant regional development plans including
regional development priorities, both long development
Short, long-term development, and development
sustainable development (sustainable development);
2) Development of employment including the type kemampuankemampuan
and the skills required;
3) Aspiration of the public regarding conservation and
regional development, as well as nature conservation and
empowerment
b. Determine the function and composition or the composition of local content
Based on studies from several sources such as the above can be
obtained various kinds of needs. Various types of these needs
may reflect the function of local content in the area, among others
to:
1) To preserve and develop the culture of the area;
2) Improve skills in particular occupations;
3) Improve the ability of self-employed;
4) Increase the mastery of English for purposes of day-to-day;
c. Determining the study materials with local content
This is essentially to assess and review the various possibility of local content that can be raised as a
assessment in accordance with the circumstances and needs of the school.
Determination of the local content of study materials based on criteria the following:
1) Compliance with the development of learners;
2) The ability and availability of teacher educators required;
3) Availability of facilities and infrastructure
4) Does not conflict with the religious and noble values

5) Does not cause social unrest and security
6) Feasibility relates to the implementation of the school;
7) Others can be developed in accordance with local conditions and situations.
       d. Determining Subject Local Content
Based on the study material of local content can be determined learning activities. This learning activity in essentially designed to study materials with local content can be provide sufficient knowledge, skills and behaviors to learners so that they have a solid knowledge about the environmental conditions and community needs in accordance with values prevailing in the region and support sustainability of regional development and national development. This activity is in the form of curricular activities to develop
competencies that are tailored to the characteristics, potential areas, and prospects for regional development including the areas of excellence, that the material can not be grouped into the eye
lessons there. A series of learning activities been determined by the school and the school committee then
determined by the school and the school committee to serve as a name local content subject. The substance of local content is determined by the educational unit.
e. Develop and Competency Basic Competency Standards and
syllabus, with reference to the Content Standards set by
BSNP.

1) Development of Basic Competency Standards and Competencies is the first step in making the subject content to be implemented in local schools. The measures in developing standards of competence and
basic competencies are as follows:
a) Development of Competency Standards
Competence standard is to determine competency
based on the material as a base of knowledge.
b) Development of Basic Competencies
Basic competencies are competencies that must be controlled by the students. This determination is done by involving teacher, a field of study, experts from other agencies as appropriate.
2) Development of a common syllabus includes:
a) Develop indicators
b) Identify the learning materials
c) Develop learning activities
d) The allocation of time
e) Development of assessment
f) Determining the Source of Learning
These steps can refer to the preparation of syllabus subjects.

2. Involved parties in Development
School and the school committee has full authority in develop the local content program. If deemed not to have HR in developing the school and the school committee can in cooperation with the Ministry of Education with elements such as Team Curriculum developers (TPK) in the region, the Institute of Quality Assurance Education (LPMP), universities and institutions / agencies outside Ministry of Education, for example, local government / Bapeda, Office of the Department Another related, business / industry, community leaders. Roles, duties and responsibilities are as a general TPK following:
a. Identify the circumstances and needs of each area;
b. Determine the composition or arrangement of the type of local content;
c. Studies identify the local content of materials in accordance with state and needs of each area;
d. Determine the priorities of local content study materials that will implemented;
e. Develop local content syllabus and the curriculum other local content, done with school, referring to
the Content Standards set by BSNP
The Role of Higher Education and LPMP among others, provide guidance
and technical assistance in:
a. Identify and describe the circumstances, potential, and
environmental needs into the composition of local content;
b. Determine the scope of each study materials / lesson;
c. Determine appropriate teaching methods to the level
development of learners and types of study materials / lessons
The role of institutions / agencies outside the Ministry of Education in general is:
a. Provide information on potential areas that include
social, economic, cultural, natural wealth and resources
people in the area concerned, as well as priority
regional development in various sectors associated with
human resources required;
b. Gives an overview of the capabilities and skills required in specific sectors;
c. Contribute ideas, considerations, and energy
in determining the priorities of local content in accordance with the values
and local norms.
3. Signs
Here are the guidelines to be considered in the implementation local content.
a. Schools are able to develop Competency Standards and Basic syllabus and its competence to carry out the eyes local content subject. If schools have not been able to develop competencies and Competency Standards Association along with the school syllabus to implement the local content  based on the activities planned by the school, or may seek assistance from the nearest school still in the area. If multiple schools in one regions have not been able to develop can ask for help TPK area, or ask for help from LPMP the province.
b. Study materials should be appropriate to developmental level learners which includes the development of knowledge and way of thinking, emotional, and social learners. Implementation teaching and learning activities organized in such a way as to not learners burdensome and does not interfere with mastery the national curriculum. Therefore, in the implementation avoided the local content of homework (PR).
c. Teaching program should be developed with a view proximity to the students that includes physically close and psychologically. Physically close to the point contained in neighborhood and school students, while psychologically close to the point that the study material easily understood by the ability to think and digest age-appropriate information. To that end, teaching materials should be formulated based on the principles of learning, namely: (1) dotted starting from concrete things to abstract, (2) developed from the
known to the unknown, (3) from long experience to new experiences, (4) of the easy / simple to more
difficult / complicated. In addition the study material / lesson should be meaningful for students is beneficial because it helps learners in everyday life.
d. Study materials / lesson should provide flexibility for teachers in selecting methods of teaching and learning resources such as books and resource persons. In terms of learning resources, teachers
expected to develop appropriate learning resources by exploiting the potential in the school environment, for example with the use of land / garden school, ask for help from related agency or business / industrial (employment) or community leaders. In addition the teacher should be able to choose and use strategies that involve active learners in teaching and learning, both mentally, physically, or social.
e. Allocation of time for study materials / lessons to local content number of weeks notice effective for subjects charge locally in each semester.

                2. Understanding Personal Development in Schools

Development of self is an educational activity outside the subject as an integral part of the curriculum of the school / madrasah.
Activities of self-development is the formation of character and personality of the efforts of students who carried out through counseling services relating to personal andsocial life, learning activities, and career development, as well as extra curricular activities.
For vocational education units, self-development activities, particularly counseling services are aimed to the development of creativity and career.
For special education units, counseling services emphasize improving life skills according to the specific needs of learners.

General Purpose
Self-development aims to provide opportunities for learners to develop and express themselves in accordance with the needs, potential, talents, interests, conditions andprogress of learners, taking into account the condition of the school / madrasah.

Special Purpose
-talent
-interest
-creativity
-Competencies and habits of life
-The ability of religious life
-social skills
-ability to learn
-Insight and career planning
-Problem-solving capabilities
-autonomy

              

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:IN;}

OUT LINE

1.      PENGERTIAN KTSP

2.      HAKIKAT KTSP

3.      MENGEMBANGKAN KTSP

4.      CARA MENYUSUN KTSP

5.      PEMBELAJARAN DEAN PENILAIAN BERBASIS KTSP

6.      MUATAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN DIRI

 

1.      PENGERTIAN KTSP

KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, social budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervise dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan di SD, SMP, SMA, dan SMK, serta Departemen yang menangani urusan pemerintahan dibidang agama untuk MI,MTs, MA, dan MAK.

2.      HAKIKAT KTSP

A.    Konsep Dasar KTSP

KTSP disusunn dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1) dan 2) sebagai berikut:

1.        Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.

2.      Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengna prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

 

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSP:

·         KTSP dikembangkan sesuai dengna kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta social budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

·         Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi dasar lulusan, dibawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

·         KTSP untu setiap program studi dipergurun tinggi diembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

 

 

 

B.     TUJUAN KTSP

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk:

1.      Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.

2.      Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui keputusan bersama.

3.      Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

 

C.    Landasan Pengembangan KTSP

KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut

·         Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas

·         PP Nomor 19 Tahun 2005 Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

·         Permendiknas No.22 Thaun 2006 tentang Standar Isi

·         Permendiknas  No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

·         Pjermendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23.

 

D.    Karakteristik KTSP

1.      Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah dan Satuan Pendidikan

KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat.

2.      Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua yang Tinggi

Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengenbangkan pogram-program yng dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Masyarakat dan orang tua menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai narasumber pada berbagai kegiatan sekolah untuk meningtkatkan kualitas pembelajaran.

3.      Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional

Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulumu didukung oleh aadanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orng-orang yang memiliki kemampuan dan integritas professional. Kepala sekolah adalah menejer pendidikan professional yang direkrut komite sekolah utuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

4.       Tim-Kerja yang kompak dan transparan

 Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajarang didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembelajran. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerjasama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan sesuatu sekolah yang dapa tdibanggakan pleh semua pihak. Mereka tidak saling menunjukan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing berkontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Hal yang perlu diperhatikan:

1.      Sistem informasi yang jelas dan transparan

2.      Sistem penghargaan dan hukuman

 

E. Akankah KTSP mendongkrak Kualitas Pendidikan

 

Melalui KTSP , sekolah dan satuan pendidikan perlu dikembangkan menjadi lembaga yang diberi kewenagan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju, dan berkembang berdasarkan strategi kebijakan menejemen pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Persoalan yang muncul adalah apakah kondisi aktualo satuan pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia beserta sumberdayanya sudah memiliki kesiapan untuk mengembangkan dan melaksanakan KTSP yang akan mengubah pola dan seistem pengembangan kurikulum? Lantas, mampukah KTSP mendongkrak kulaits pendidikan? Dan masih banyak persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan penerapan KTSP.

Sehubngan dengan itu, agar pengembangan dan penerapan KTSP mampu mendongkrak kualitas pendidikan, perlu didukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah yang menyangkut aspek-aspek berikut:

1.      Iklim pembelajaran yang kondusif

Pengembangan KTSP perlu didukung oleh iklim pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya suasana yang aman, nyaman dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengna tenang dan menyenangkan. Iklim yang demikian akan mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan bermakna; yang lebih menekankan pada belajar mengetahui (learnign to know), belajar berkarya (learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be) dan belajar hidup bersama secara harmonis (learning to live together). Suasana tersebut akan memupuk tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan dikalanagna warga sekolah, bersifat adaktif dan proaktif serta memilikii jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, dan berani mengambil resiko), tidak saja bagi peserta didik, tetapi juga guru dan pimpinannya. Untuk kepentingan tersebut, sukses KTSP perlu didukung oleh ahli kurikulum, dilengkapi oleh sarana dan prasarana pembelajaran, serta diperkaya oleh sumber-sumbel belajar yang memadai.

 

2.      Otonomi sekolah dan satuan pendidikan

Dalam pengembangan kurikulum sentralisasi, sekolah dan satuan pendidikan sebagai pelaksana kurikulum, hampir tidak pernah diberi kewenangnan untuk memnentukan kut\rikulum atau sistem evaluasi pembelajaran sesuai dengna kondisi dan kebutuhan peserta didik secara aktual. Sekolah hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum dari pusat, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Dalam KTSP, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya disentralisasikan disekolah dan satuan pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini BSNP, Depdiknas dan Depag hanya menetapkan standar nasional, yang mengembangkannya diserahkan kepada madrasah atau sekolah. Dengan demikian desentralisasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya merupakan prasyarat untuk mengimplementasikan KTSP.

 

3.      Kewajiban sekolah dan satuan pendidikan

KTSP yang menawarkan keleluasan dalam pengembangan kurikulum, memiliki potensi besar dalam menciptakan kepala sekolah/ madrasah, guru dan pengelola satuan pendidikan secara profesional. Oleh karena it, pelaksanaan KTSP perku disetai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian sekolah dan satuan pendidikan dituntut mampu mengembangkan kurikulum dan mengelola sumberdaya secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab baik terhadap masyarakat maupunn pmerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan dan kualitas terhadap peserta didik.

 

4.      Kepemimpinan Sekolah yang Demokratis dan Profesional

Pelaksanaan KTSP memerlukan sosok kepala sekolah/madrasah yang memiliki kemampuan menejerial yang tinggi, serta demokratis dalam proses pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Pada mumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai “maanajer profesional”, karena sistem pengangkatan selama ini tidak didasarkan pada kemampuan  atau pendidikan profesioanal, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru. Hal ini disinyalir pula oleh laporan Bank Dunia (1999), bahwa salah satu penyebab semakin menurunnya mutu pendidikan persekolahan di Indonesia adalah “kurang profesionalnya” para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan ditingkat lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan KTSP memerlukan perubahan sistem pengankatan kepala sekolah/madrasah dari pengangkatan kiarena pengangkatan atau pengalaman kerja sebagai guru kepada pengangkatan berdasarkan kemampuan dan keterampilan secara profesional.

Dalam KTSP, kepala sekolah dan guru merupakan “the key person” keberhasilan pelaksanaan “pembelajaran”. Ia adlah orang yang diberi tanggung jawab untukmengembangkan dan melaksanakan kurikulum untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas sesuai visi, misi dan tujuan sekolah. Oleh karena itu, dalam implementasi KTSP, kepala sekolah dituntut untuk memilikii visi dan wawasan yang luas tentang pembelajaran yang efektif serta kemempuan profesional yang memadai dalam bidang perencanaan, kepemimpinan, manajerial dan supervisi pendidikan. Ia juga harus memiliiki kemampuan untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan kurikulum.

 

5.      Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua

Secara historis sekolah merupakan sistem pendidikan yang berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap eksistensinya. Namun dalam perkembangan berikutnya, terutama sekolah yang dikellola oleh pemerintah (negeri) seolah-olah berada diluar masyarakat dan orang tua. Sehingga partisipasi mereka menjadi pudar.

Dalam pengembangan KTSP, partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orangtua dlam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program sekolah/madrsah perlu dibangkitkan kembali. Wujud keterlibatan, bukan hanya dalam bantuan finansial , tetapi lebih dari itu, dalam pemikiran-pemikiran untuk penignkatan kualitas pembelajaran. Masyarakat dan orang tua harus disadarkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang perlu didukung oleh semua pihak. Prestasi keberhasilan sekolah harus menjadi kebanggaan masyarakat dan lingkungannya. Ini berarti, pelaksanaan KTSP memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan pendidikan disekolah. Masalahnya, siapa yang harus mengembangkan partisipasi orangtua dan masyarakat? jawaban praktisnya adalah bahwa pihak sekolah dalam hali ini kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang lain, harus menggunakan berbagai strategi dan daya untuk mendorong masyarakat dan orang tua menjadi bagian integral dari sistem sekolah, beserta seluruh kegiatannya.

 

6.      Menghidupkan serta meluruskan KKG dan MGMP

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPG) atau Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan organisasi guru, yang pada saat ini keberadannya pada sebagian sekolah dan satuan pendidikan sudah mati suri. Dikatakan demikian, karena kebanyakan organisaasi tersebut pada saat ini tidak memiliki dan tidak melakukan program kerja sesuai dengan tujuan awalnya. Tujuan MGMP dan KKG terutama adakah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kegiatan organisaasi tersebut banyak yang perlu diluruskan. Misalnya organisasi tersebut hanya digunakan sebagai ajang arisan, bahkan tidak sedikit yang menggunakan organisasi tersebut hanya untuk membicarakan jadwal less bagi peserta didik menjelang ujian.

Oleh karena itu, dalam rangkan menignkatkan kualitas penidikan dinegeri ini dapat dilakukan dengna menghidupkan dan meluruskan MGMP dan KKG. Bagi yang hampir mati suri karena tidak ada kegiatan, perlu dihidupkan kembal, sementara bagi yang menghidupkan kegiatan tetapi melenceng atau diluar rel perlu diluruskan dan diingatkan agar kembali kejalan yang lurus. Yakni upaya meningkatkan kualitas pendidikan tanpa merugikan peserta didik  atau kelompok lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru pada sekolah-sekolah dewasa ini umumnya sudah cukup memadai, tetapi suasana belajar belum cukup kondusif akibat metode mengajar guru yang kurang bervariasi. Persoalan tersebut dapat diatsi melalui MGMP, trmasuk cara mengembangkan KTSP dan komponen-komponen lainnya, serta mencari alternatif pembelajaran yang tepat dan menemukan berbagai variasi metode, dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

 

7.      Kemandirian guru

Disamping mengikuti MGMP dan KKG untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah dalam pembelajaran, dalam KTSP guru juga harus mampu bekerja mandiri untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran. Hal ini penting agar ia benar-benar menjadi guru yang mampu diggugu dan ditiru. Sehingga tidak saja mampu emngembangkan KTSP tetapi juga melaksanakannya dalam pembelajaran secara efektif dan meyenangkan.

 

 

F. Asumsi yang Mendasari KTSP

Seperti telah diuraikan pada bahasan diatas, bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan) pada satuan pendidikan, disekolah dan daerah masing-masing.

Mengingata bahwa penyusunan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan, sekolah dan daerah masing-masing, diasumsikan bahwa guru kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan akan sangant bersahabat dengan kurikulum tersebut. Diasumsikan demikian, karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penyusunannya, dan mereka (guru) yang akan melaksanakannya dalam proses pembelajaran dikelas, sehingga memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan didaerah masing-masing. Mereka pula yang akan melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang dilakukannya, sehingga keberkasilan pembelajaran merupakan tanggungjawab guru secara profesional.

Keterlibatan guru, kepala sekolah, masyarakat yang tergabung dlaam komite sekolah dan dewan pendidikan dalam pengambilan keputusan akan mengembangkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap kurikulum, sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada seefisien mungin untuk mencapai hasil yang optimal. Konsep ini didasarkan pda Self Determination Theory yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan, maka akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Callout: Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan,di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. (SNP Pasal 17 ayat 2)MENGEMBANGKAN KTSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Konteks Pendidikan

Kebangkitan Islam, Clean and Good Governance, Otonomi Daerah, Millenium Gols 2015 (Globalisasi), Demokratisasi, Pembangunan Berkelanjutan, Perkembangan IPTEKS, serta Ekonomi Berbasis Spiritual, Moral, dan Intelektual.

 

 

 

      

 

KURIKULUM NASIONAL

STANDAR KOMPETENSI

·         SKL

·         SK-SMP

·         SK-MP

·         KD

STANDAR ISI

·         KERANGKA DASAR

·         STRUKTUR KURIKULUM

·         BEBAN BELAJAR

·         KALENDER PENDIDIKAN

KURIKULUM AKTUAL PROSES PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.    Pengembangan Kurikulum

1.      Pengembangan Kurikulum Tingkat Nasionnal

Dalam kaitannya dengan KTSP, pengembangan kurikulum tingkat nasional dilakukan dalam rangka mengembangkan Standar Nasional Pendidikan, yang pada saat ini mencakup Standar Kompetensi Nasional (SKL) dan Standar Isi (SI) untuk setiap satuan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan, terutama pada jalur pendidikan sekolah.

2.      Pengambangan KTSP

a.       Menganalisis, dan mengambangkan standar kompetensi kelulusan (SKL), dan Standar Isi (SI).

b.      Merumuskan visi dan misi, serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

c.       Berdasarkan SKL, standar isi, visi, dan misi, serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas selanjutnya dikembangkan bidang studi-bidang studi yang akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut.

d.      Mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan (guru dan non guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dengan berpedoman pada standar tenaga kependidikan yang ditetapkan BSNP.

e.       Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk member kemudahan belajar, sesui dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan BSNP.

 

3.      Pengembangan silabus

a.       Mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan setiap bidang studi.

b.      Mengembangkan kompetensi dasar dan materi standar yang diperlukan dalam pembelajaran.

c.       Mendeskripsikan kompetensi dasar serta mengelompokkannya sesuai dengan ruang lingkup dan urutannya.

d.      Mengembanngkan indicator untuk setiap kompetensi serta criteria pencapaiannya, dan mengelompokkannya sesuai dengan ranah pengetahuan, pemahaman, kemampuan (keterampilan), nilai, dan sikap.

e.       Mengembangkan instrument penilaian yang sesuai dengan indicator pencapaian kompetensi.

 

4.      Pengembangan RPP

5.      Kurikulum Aktual (Pelaksanaan Pembelajaran)

B.     Prinsip Pengembangan KTSP

1.      Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.

2.      Beragam dan terpadu

3.      Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

4.      Relevan dengan kebutuhan

5.      Menyeluruh dan berkesinambungan

6.      Belajar sepanjang hayat

7.      Seimbang antara kepentingan global, nasional dan local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA MENYUSUN KTSP

            KTSP harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi,dan cirri khas satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya penyusunan KTSP mencakup komponen sebagai berikut : Pengembangan visi dan misi, Perumusan tujuan pendidikan satuan pendidikan, Analisis konteks (untuk memotret kondisi, dan cirri khas satuan pendidikan), Pengembangan struktur dan muatan KTSP, Pengembangan kalender pendidikan, Pengembangan silabus, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

A.    Proses Menyusun KTSP

Proses penyusunan KTSP perlu diawali dengan melakukan analisis konteks terhadap hal-hal sebagai berikut.

·         Analisis potensi, kekuatan, dan kelemahan yang ada di sekolah dan satuan pendidikan, baik yang berkaitan dengan peserta didik, guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi, sarana prasarana, serta pembiayaan, dan program-program yang ada di sekolah.

·         Analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang bersumber dari komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi dunia industri dan dunia kerja, serta sumber daya alam dan social budaya.

·         Mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya ada tujuh langkah yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan KTSP.

1.      Menentukan focus atau kompetensi dasar,

2.      Menentukan variable atau indicator,

3.      Menentukan standar,

4.      Membandingkan standar dan kompetensi,

5.      Menentukan kesenjangan yang terjadi,

6.      Merencanakan target untuk mencapai standar, dan

7.      Merumuskan cara-cara dan program untuk mencapai target.

 

B.     Mengembangkan Komponen KTSP

Dalam garus besarnya KTSP memiliki enam komponen penting sebagai berikut.

·         Visi dan misi

·         Tujuan pendidikan satuan pendidikan

·         Menyusun kalender pendidikan

·         Struktur muatan KTSP

·         Silabus

·         RPP

1.      Visi dan Misi Satuan Pendidikan

Dalam menetapkan visi dan misi satuan pendidikan, kepala sekolah harus terlebih dahulu memahami visi itu sendiri. Oleh karena itu, tugas utama kepala sekolah adalah menyisihkan waktunya agar dapat mengkomunikasikan visi tersebut ke seluruh jajaran dan tingkat manajemen.

Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah.

2.      Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan

Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus menyusun program peningkatan mutu yang mencakup tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai, untuk program jangka pendek maupun program jangka panjang (strategis).

Tujuan pendidikan satuan pendidikan merupakan acuan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

3.      Menyusun Kalender Pendidikan

Dalam rangka pengembangan KTSP setiap satuan pendidikan harus menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar isi.

Dalam penyusunan kalender pendidikan, pengembang kurikulum harus mampu menghitung jam belajar efektif untuk membentuk kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Penyusunan kaender pendidikan selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektifitas, dan hak-hak peserta didik.

 

4.      Struktur Muatan KTSP

Struktur KTSP ialah sebagai berikut :

a.       Mata pelajaran

Mata pelajaran dan alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan bisa dilihat dalam struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi.

b.      Muatan local

Muatan local adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

c.       Kegiatan pengembangan diri

Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

d.      Pengaturan beban belajar

Beban belajar dalam system paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan, SD, SMP, SMA sederajat yang masih dalam tingkat kategori standar.

Beban belajar Sistem Kredit Semester (SKS) dapat juga digunakan oleh SD,SMP,SMA sederajat yang berkatagori mandiri dan juga standar.

e.       Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan

Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BNSP.

f.       Pendidikan kecakapan hidup

Kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan social, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

g.      Pendidikan berbasis keunggulan local dan global

Kurikulum untuk semua satuan tingkat pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan local dan global. Pendidikan ini merupakan bagian dari semua mata pelajaran yang dapat diperoleh oleh peserta didik selama menempuh jenjang pendidikannya. 

 

5.      Silabus

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indicator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.

 

6.      RPP

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

C.     Mekanisme Penyusunan KTSP

1.      Pembentukan tim kerja

Tim pengembang KTSP terdiri dari guru, kepala sekolah, guru pembimbing, komite sekolah, orang tua serta peserta didik.

2.      Penyusunan draft

Setelah tim terbentuk, selanjutnya mengembangkan draft KTSP yang lengkap mulai dari perumusan visi dan misi sampai dengan RPP.

3.      Refisi dan finalisasi

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Dan kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja yang dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru.

D.    Pengesahan KTSP

Dokumen KTSP SD, SMP, SMA dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten atau kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

            Dokumen KTSP MI, MTs, MA dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah serta diketahui oleh komite madrasah dan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

            Dokumen KTSP SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN BERBASIS KTSP

 

Pembelajaran dan penilaian adalah operasionalisasi konsep KTSP yang masih bersifat tertulis menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajara.

Pembelajaran berbasis KTSP sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

1.      Karakteristik KTSP

2.      Strategi pembelajran

3.      Karekteristik pengguna kurikulum

 

A.    Pengembangan Program

 

Pengembangan KTSP meliputi pengembangan program tahunan, program semester, program pokok bahasan, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling.

a)      Program Tahunan

Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajran yang bersangkutan.

b)      Program Semester

Program semester berisikan garis-gars besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut.

c)      Program Mingguan dan Harian

Program ini merupakan penjabaran dari program semester dan program modul.

d)     Program Pengayaan dan Remedial

Program ini merupakan pelegkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian.

 

 

 

B.     Pelaksanaan Pembelajaran

 

Pada umumnya pelaksanaan pembelajran berbasis KTSP meliputi tiga hal; pre tes, pembentukan kompetensi, dan pos tes.

 

1.      Pre tes (tes awal)

 

Fungsi dilaksanakannya pre tes adalah;

·         Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar

·         Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik

·         Untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki peserta didik

·         Untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai

 

2.      Pembentukan Kompetensi

 

Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk ada peserta didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan.

 

 

3.      Post tes

 

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran maka diperlukan tes yang akan mengukur ketercapaian kompetensi dalam pembelajran dan tes itulah yang dinamakan pos tes. Pos tes memiliki banyak kegunaan diantaranya:

 

·         Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan

·         Utuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik

·         Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti program pengayaan dan remedial

·         Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang telah dilaksanakan.

 

C.    Penilaian Hasil Belajar

 

Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes  kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, dan penilaian program.

 

1)      Penilaian Kelas

 

Penialain kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Ulangan harian dilakukan minimal tiga kali dalam setiap semester. Ulangan umum dilaksanakan secara bersamaan untuk kelas paralel, dan pada umumnya dilakukan ulangan umum bersama, baik tingkay rayon, kecamatan, ataupun tingkat kabupaten.  Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan.

 

2)      Tes Kemampuan Dasar

 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran.

 

3)      Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi

 

Pada akhir semester dan tahun pelajran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

 

4)      Penilaian Program

 

Penialain program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasioanal dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuiannya dengan tuntutan pekembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. LOCAL CONTENT

A.Background
Indonesia is made up of various ethnic groups who have multicultural diversity (customs, manners, language, art, craft, skill areas, etc.) is characteristic of the enrich the values of the nation of Indonesia. Therefore diversity must be preserved and developed while maintaining the noble values of Indonesia through educational efforts. The introduction of environmental, social, and cultural
to students enabling them to better familiarize with its environment. The introduction and development of environmental through education directed to support quality improvement
human resources, and ultimately directed at improving ability learners.
Policies related to the inclusion of local content program Content Standards in Indonesia based on the fact that there diverse cultures. Schools where the education program executed are part of the community. Therefore, the education programs in schools need to provide a broad insight
on learners of specificity in their environment.
Content Standards which are all centrally organized may not be able
these include local content. So it is necessary to set eyes lessons based on local content.


B. Cornerstone
A. Law no. 22 of 1999 on Regional Governance
2. Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on
The National Education System Article 37 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2)
3. Indonesian Government Regulation No. 19 of 2005
on National Education Standards


C. Purpose
General Purpose
This guide may be a reference for the education unit SD / MI / SDLB,
SMP / MTs / SMPLB, SMA / MA / SMALB, and SMK / MAK in
Local Content development Subjects that will be implemented
at the level of the education is concerned.
Special Purpose
The course aims to provide local content provision
knowledge, skills and behaviors to students in order
they have a solid knowledge about the state of the environment and
community needs in accordance with applicable values prevailing in region and support the sustainability of regional development and
national development. More clearly so that learners can:
1. Recognize and become more familiar with the natural environment, social,
and culture,
2. Have the ability and skills provision as well as knowledge
the regions that are useful for themselves and the environment
society in general,
3. Have the attitude and behavior that is consistent with values
prevailing in the area, as well as preserving and
develop noble values of the local culture in order
support national development.


D. Understanding
The curriculum is a set of plans and arrangements regarding the purpose, content, and teaching materials and methods used as a guide organization of learning activities to achieve goals
certain education. SBC is the operational curriculum developed by and implemented in each educational unit. SBC consists of educational goals, level of the education, curriculum structure and unit level
education, educational calendar, and syllabus. Local charge is to develop curricular activities
competencies that are tailored to regional characteristics and potential, including the advantages, in that the material can not be grouped into the existing subjects. The substance of the charge of subjects
determined by the local education units, not limited to the eye literacy classes. Local content is part of the structure and content of the curriculum contained in the Content Standards in the curriculum of the educational unit. The existence of the subject is a form of local content providing education that is not centralized, in an effort to education in each region increases more
relevance to the circumstances and needs areas concerned. This is in line with efforts to improve the quality of education, so the existence of national support and local curriculum complement the national curriculum. Local content is a subject, so that the educational unit need to develop competencies and Competency Standards for Basic any type of local content is organized. Education units can be
organize a local content of subjects each semester. This means bahawa education units in one year can
held two subjects of local content


E. Scope
The scope of local content is as follows:
1. Scope of state and local requirements. Local circumstances is everything that there is a particular area which is basically related to the natural environment, socioeconomic environment, and
socio-cultural environment. Needs of the region is anything needed by people in an area, especially for
survival and increasing the level of community life, which is adjusted to the direction of regional development and potential areas concerned. Needs of the area for example the need to:
a. Preserve and develop the culture of the area.
b. Improve the capacity and skills in specific areas,
according to the state of the regional economy.
c. Improve the mastery of English for everyday purposes,
and support the empowerment of individuals in conducting
further learning (lifelong learning).
d. Enhance entrepreneurship skills.


2. The scope of the content / type of local content, can be: the local language, the english language, local arts, skills and local crafts, traditional
customs, and knowledge of various characteristics of the natural environment
around, and things that are deemed necessary by the regional concerned.

 

1.2. LESSON CONTENT OF LOCAL CURRENCY


The implementation of the school curriculum has implications for the conduct
KBM number of subjects, where almost all subjects had
has the Competence Standard and Basic Competency for each
lessons.
 As for the Subject which is the Local Content
curricular activities that should be taught in the classroom does not have a standard
The basis of competence and competence.
 This makes it an obstacle for
schools to implement the Local Content Subjects.
 Development
Basic standards of competence and competence in the subject content
Local is not an easy task, because they have prepared a variety of
thing to be able to develop Local Content Subjects
There are two patterns of Subject Local Content development in order
facing the implementation of the SBC.
 The pattern is:


A.
 LOCAL CONTENT DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH CONDITIONS
CURRENT SCHOOL

Step in the development of Local Content for the Subject schools that are not able to develop, step
These are:
1.
 Local Content Analysis of Subject in school. Whether
still viable and relevant Local Content Subjects applied in
School?
2.
 If the Local Content Subjects who applied at the school
still fit for use the next activity is to change
Subject to the Local Content
3.
 When the Subject Local Content that is no longer feasible to
applied, then the school can use the Subject Content
From other local schools or continue to use the Lesson
Local Content offered by the Department or developed
local content is more appropriate.


B.
 LOCAL CONTENT DEVELOPMENT IN SBC
1.
 Process Development
Subjects of local content development is fully addressed by schools and school committees that require
professionally in planning, managing, and implement them.
 Thus in addition to supporting
regional development and national development, planning, management, as well as attention to the implementation of local content balance the level of the education curriculum. Professional handling of local content are the sole responsible stakeholders and the school committee schools.
Local Content Development Subjects by the school and the committee school can be done by following these steps:

a.Identify state and local needs
b. Determine the function and composition or the composition of local content
c. Identifying local content study materials
d. Determining Subject Local Content
e. Develop and Competency Basic Competency Standards and
syllabus, with reference to the Content Standards set by BSNP

 

 


Further described as follows:
a. Identify state and local needs.
This activity is carried out to examine and assess various circumstances and needs of the region concerned. The data can be obtained from the various parties involved in the concerned as Government / Bappeda, vertically related agencies, Universities, and business / industry. Local circumstances as mentioned above can be viewed from areas of potential
concerned which include social, economic, cultural, and natural wealth. Local needs can be determined among other from:
1) the relevant regional development plans including
regional development priorities, both long development
Short, long-term development, and development
sustainable development (sustainable development);
2) Development of employment including the type kemampuankemampuan
and the skills required;
3) Aspiration of the public regarding conservation and
regional development, as well as nature conservation and
empowerment


b. Determine the function and composition or the composition of local content
Based on studies from several sources such as the above can be
obtained various kinds of needs. Various types of these needs
may reflect the function of local content in the area, among others
to:
1) To preserve and develop the culture of the area;
2) Improve skills in particular occupations;
3) Improve the ability of self-employed;
4) Increase the mastery of English for purposes of day-to-day;


c. Determining the study materials with local content
This is essentially to assess and review the various possibility of local content that can be raised as a
assessment in accordance with the circumstances and needs of the school.
Determination of the local content of study materials based on criteria the following:
1) Compliance with the development of learners;
2) The ability and availability of teacher educators required;
3) Availability of facilities and infrastructure
4) Does not conflict with the religious and noble values

       5) Does not cause social unrest and security
       6) Feasibility relates to the implementation of the school;
       7) Others can be developed in accordance with local conditions and situations.


       d. Determining Subject Local Content
Based on the study material of local content can be determined learning activities. This learning activity in essentially designed to study materials with local content can be provide sufficient knowledge, skills and behaviors to learners so that they have a solid knowledge about the environmental conditions and community needs in accordance with values prevailing in the region and support sustainability of regional development and national development. This activity is in the form of curricular activities to develop
competencies that are tailored to the characteristics, potential areas, and prospects for regional development including the areas of excellence, that the material can not be grouped into the eye
lessons there. A series of learning activities been determined by the school and the school committee then
determined by the school and the school committee to serve as a name local content subject. The substance of local content is determined by the educational unit.


e. Develop and Competency Basic Competency Standards and
syllabus, with reference to the Content Standards set by
BSNP.

1) Development of Basic Competency Standards and Competencies is the first step in making the subject content to be implemented in local schools. The measures in developing standards of competence and
basic competencies are as follows:
a) Development of Competency Standards
Competence standard is to determine competency
based on the material as a base of knowledge.
b) Development of Basic Competencies
Basic competencies are competencies that must be controlled by the students. This determination is done by involving teacher, a field of study, experts from other agencies as appropriate.


2) Development of a common syllabus includes:
    a) Develop indicators
    b) Identify the learning materials
    c) Develop learning activities
    d) The allocation of time
    e) Development of assessment
    f) Determining the Source of Learning
These steps can refer to the preparation of syllabus subjects.

 

 

2. Involved parties in Development
School and the school committee has full authority in develop the local content program. If deemed not to have HR in developing the school and the school committee can in cooperation with the Ministry of Education with elements such as Team Curriculum developers (TPK) in the region, the Institute of Quality Assurance Education (LPMP), universities and institutions / agencies outside Ministry of Education, for example, local government / Bapeda, Office of the Department Another related, business / industry, community leaders. Roles, duties and responsibilities are as a general TPK following:
a.
 Identify the circumstances and needs of each area;
b.
 Determine the composition or arrangement of the type of local content;
c.
 Studies identify the local content of materials in accordance with state and needs of each area;
d.
 Determine the priorities of local content study materials that will implemented;
e.
 Develop local content syllabus and the curriculum other local content, done with school, referring to
the Content Standards set by BSNP


The Role of Higher Education and LPMP among others, provide guidance
and technical assistance in:
a.
 Identify and describe the circumstances, potential, and
environmental needs into the composition of local content;
b.
 Determine the scope of each study materials / lesson;
c.
 Determine appropriate teaching methods to the level
development of learners and types of study materials / lessons


The role of institutions / agencies outside the Ministry of Education in general is:
a.
 Provide information on potential areas that include
social, economic, cultural, natural wealth and resources
people in the area concerned, as well as priority
regional development in various sectors associated with
human resources required;
b.
 Gives an overview of the capabilities and skills required in specific sectors;
c.
 Contribute ideas, considerations, and energy
in determining the priorities of local content in accordance with the values
and local norms.


3.
 Signs
Here are the guidelines to be considered in the implementation local content.
a.
 Schools are able to develop Competency Standards and Basic syllabus and its competence to carry out the eyes local content subject. If schools have not been able to develop competencies and Competency Standards Association along with the school syllabus to implement the local content  based on the activities planned by the school, or may seek assistance from the nearest school still in the area. If multiple schools in one regions have not been able to develop can ask for help TPK area, or ask for help from LPMP the province.


b.
 Study materials should be appropriate to developmental level learners which includes the development of knowledge and way of thinking, emotional, and social learners. Implementation teaching and learning activities organized in such a way as to not learners burdensome and does not interfere with mastery the national curriculum. Therefore, in the implementation avoided the local content of homework (PR).


c.
 Teaching program should be developed with a view proximity to the students that includes physically close and psychologically. Physically close to the point contained in neighborhood and school students, while psychologically close to the point that the study material easily understood by the ability to think and digest age-appropriate information. To that end, teaching materials should be formulated based on the principles of learning, namely: (1) dotted starting from concrete things to abstract, (2) developed from the
known to the unknown, (3) from long experience to new experiences, (4) of the easy / simple to more
difficult / complicated.
 In addition the study material / lesson should be meaningful for students is beneficial because it helps learners in everyday life.


d.
 Study materials / lesson should provide flexibility for teachers in selecting methods of teaching and learning resources such as books and resource persons. In terms of learning resources, teachers
expected to develop appropriate learning resources by exploiting the potential in the school environment, for example with the use of land / garden school, ask for help from related agency or business / industrial (employment) or community leaders.
 In addition the teacher should be able to choose and use strategies that involve active learners in teaching and learning, both mentally, physically, or social.


e.
 Allocation of time for study materials / lessons to local content number of weeks notice effective for subjects charge locally in each semester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2. Understanding Personal Development in Schools

 Development of self is an educational activity outside the subject as an integral part of the curriculum of the school / madrasah.
 Activities of self-development is the formation of character and personality of the efforts of students who carried out through counseling services relating to personal andsocial life, learning activities, and career development, as well as extra curricular activities.
 For vocational education units, self-development activities, particularly counseling services are aimed to the development of creativity and career.
For special education units, counseling services emphasize improving life skills according to the specific needs of learners.

General Purpose
Self-development aims to provide opportunities for learners to develop and express themselves in accordance with the needs, potential, talents, interests, conditions andprogress of learners, taking into account the condition of the school / madrasah.

Special Purpose
-talent
-interest
-creativity
-Competencies and habits of life
-The ability of religious life
-social skills
-ability to learn
-Insight and career planning
-Problem-solving capabilities
-autonomy

              


2 Komentar

  1. Neil mengatakan:

    Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from
    this web page, and your views are good in favor of new users.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya

Juni 2012
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

follow My twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d blogger menyukai ini: